Urban Complex Society

Hampir menggejala di kota-kota besar di Indonesia, terutama basis industri manufaktur maupun jasa dan perdagangan, biangnya adalah macet, moda transportasi umum yang acakadul, ledakan penduduk, lahan yang sempit, semua berhimpit menjadi komoditas. Macet ditanggulangi dengan pembangunan jalan tol baik dalam kota maupun lingkar luar kota. Disamping itu pembangunan jalan layang, disertai pula  jumlah kendaraan pribadi yang membludak baik mobil maupun motor, maka semakin semrawutlah wajah sebuah kota.
Moda transportasi umum yang asal bisa hadir tiap hari juga menjadi penyumbang yang signifikan dalam kompleksitas kota. Asap yang tak terkendali juga usia keekonomian yang tak pernah diperhitungkan untuk sebuah moda transportasi umum, selain juga sopir yang ugal-ugalan maka semakin menjadi beban kota. Pengurai disebagian kota besar malah tertelan oleh lingkungan sebagai contoh busway di Jakarta. Busway bisa dibilang dianggap gagal dalam hal mengurai kemacetan di Kota Jakarta malah sebaliknya dianggap biang kemacetan. Waktu tempuh dan jam antri juga menjadi masalah busway.
Beranjak kepada ledakan penduduk terutama pulau Jawa, dimana hampir  2/3 populasi ada di pulau ini, hal ini linier dengan ketersediaan akses publik mulai sembako, transportasi layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan. Terjadi persaingan yang tak sehat, disparitas semakin menganga bak luka yang tak kunjung sembuh karena disirami air garam. Konflik tanah adalah konflik purba setua usia peradaban manusia, terkait juga cara pandang manusia, namun dijaman yang semakin modern ini maka konflik tanah adalah martabat hidup sebagai bagian komunitas. Hampir tak ada lagi istilah tanah tak bertuan apalagi tanah di kota adalah soal hidup dan mati.
Maka kompleksitas diatas haruslah diurai satu per satu, Macet maka perlu pembatasan jumlah kendaraan pribadi yang beredar setiap hari. Bagaimana menerapkan kebijakan ini? Pajak progresif, three in one. Moda transportasi umum dengan cara subsidi untuk pengadaan kendaraan baru dan jaminan ketersediaan suku cadang tentunya dengan subsidi pula. Ledakan penduduk perlu dengan intensifikasi gerakan KB nasional, bisa dengan menambah duta-duta di sekolah menengah dan perguruan tinggi untuk sosialisasi. Konflik tanah dengan undang-undang landreform yang berpihak kepada masyarakat akar rumput. Maka sistem yang cerdas sanggup mengurai kompleksitas, sebaliknya sistem yang pandir tertelan oleh lingkungannya.
Tony Herdianto